Sebanyak 643 Bumdes di Riau Sudah Bermitra dengan BRK Syariah Dalam Layanan Jasa Perbankan
PEKANBARU - Prestasi yang luar biasa diraih oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) unit usaha pangan Provinsi Riau di kancah nasional sebagai peringkat Pertama Nasional dengan akumulasi jumlah modal terbesar secara nasional yaitu Rp 149 miliar (643 Bumdes) berdasarkan evaluasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.
Sebanyak 643 Bumdes yang sudah menjadi nasabah Bank Riau Kepri Syariah ini dijemput memenuhi undangan oleh Pemprov Riau melalui Dinas PMDDUKCAPIL (Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Provinsi Riau di Ballroom Menara Dang Merdu BRK Syariah, Sabtu (15/10/2022) pagi dalam acara Silaturrahmi dan penyerahan penghargaan atas prestasi yang diraih tersebut.
Junaidi selaku Ketua Forum Bumdes Provinsi Riau dalam kesempatan tersebut mewakili suara seluruh anggotanya (Direktur Bumdes) mengaku sangat merasa tersanjung diundang untuk datang ke Menara Dang Merdu BRK Syariah.
"Kami Direktur Bumdes yang ada di Provinsi Riau menyampaikan terima kasih yang sangat tak terhingga kepada Pak Gubernur Syamsuar karena sudah mengundang kami ke gedung yang luar biasa megah ini. Selama kami menjadi Direktur Bumdes, ini merupakan yang kedua kalinya Pak Gubernur mengundang kami dalam pertemuan," kata Junaidi.
Dimana pada pertemuan pertama, kata Junaidi, Gubri sangat respon dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan Bumdes di Riau. Ia bahkan selalu meminta laporan terkait perkembangan Bumdes serta kendala yang ada.
"Saya sangat tidak menyangka, apa yang saya rasakan juga dirasakan kawan-kawan. Sehingga melalui sambutan ini kawan-kawan meminta saya untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Gubernur karena ini kedua kalinya para direktur Bumdes mendapatkan penghormatan," sebutnya.
Junaidi menjelaskan Bumdes Maju yang ada di provinsi Riau pada tahun 2021 itu jumlahnya sekitar 202 Bumdes. Kemudian seiring berjalannya waktu, sekarang sudah 252 Bumdes Maju. Hal ini tidak lepas dari perhatian yang luar biasa dari Gubernur Riau, Syamsuar.
"Untuk itu, kami sepakat dalam kesempatan ini menjadikan Bapak Gubernur Riau, Syamsuar sebagai Pembina Bumdes Provinsi Riau. Sekilas informasi, bahwa di Riau itu ada sekitar puluhan Bumdes yang maju dengan omsetnya per tahun Rp90 miliar, bahkan ada Bumdes yang mendapatkan laba di atas Rp800. Artinya ini sangat luar biasa, bahkan kini ada Bumdes yang sudah memiliki inventaris Mobil Innova untuk operasional," terang Junaidi.
Kedepannya, Junaidi berharap Bumdes ini mendapatkan porsi sesuai dengan klasifikasinya, karena ada Bumdes Pemula, Sedang, Berkembang dan Maju. Sebab kebutuhan Bumdes ini akan berbeda sesuai dengan kelasnya tersebut.
Dalam kesempatan yang sama Direktur Dana dan Jasa BRK Syariah, MA Suharto menyampaikan tahniah kepada para Direktur Bumdes se Provinsi Riau yang meraih prestasi di tingkat nasional.
"Saat ini di Bank Riau Kepri Syariah telah tercatat 634 Bumdes di Provinsi Riau yang telah menjadi nasabah Bank Riau Kepri Syariah dengan total dana yang dihimpun sebesar Rp 38 miliar. Sebagian dari Bumdes yang menjadi nasabah Bank Riau Kepri Syariah telah menggunakan layanan aplikasi Cash Manajemen Sistem (CMS) dari Bank Riau Kepri Syariah. Layanan ini merupakan jasa layanan yang diberikan kepada nasabah maupun dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, termasuk nasabah korporasi dan non perorangan yang mencakup kegiatan pengelolaan pembayaran penagihan, pengelolaan likuiditas. Sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi lebih efektif dan efisien banyak keuntungan," kata MA Suharto dalam sambutannya.
Dijelaskan Direktur Dana dan Jasa itu, penggunaan CMS Bank Riau Kepri Syariah akan mempermudah nasabah, dimana transaksi bisa dilakukan 24 jam, transaksi dapat dilakukan di mana saja, transaksi aman karena menggunakan kode OTP atau onetime password dan keuntungan lainnya dalam memudahkan transaksi keuangan.
"Dengan adanya keuntungan menggunakan layanan aplikasi CMS BRK Syariah ini, kami berharap Bumdes dapat memanfaatkan layanan aplikasi ini untuk memudahkan transaksi keuangan yang dikelola oleh Bumdes," kata MA Suharto.
Selanjutnya, Kepala Bapenda Provinsi Riau, Syahrial Abdi menyebutkan ada potensi yang mungkin bisa dicapai BPKAD Provinsi Riau dari kerjasama dengan Bumdes di Kabupaten/Kota di Riau sebagai entitas bisnis yang dikelola melalui Desa. Perlu sinergitas dan kolaborasi untuk dalam pengelolaan pendapatan provinsi kabupaten maupun desa sendiri.
"Sebenarnya ini sudah tertuang dari visi misi pak gubernur. Dan saya ingat persis ketika saya menjadi kepala BPKAD, pak gubernur memerintahkan siapkan anggaran untuk bantuan keuangan desa. Waktu itu kita cari uang lebih kurang Rp 350 miliar untuk disebar ke seluruh desa menjadi bantuan keuangan desa dan peruntukannya ditekankan oleh pak gubernur waktu itu adalah untuk Bumdes. Di tahun kedua demikian juga, tapi karena kita pandemi Covid-19 kita harus menyisihkan sedikit anggaran sehingga menguranginya. Tahun ketiga dan sekarang Bumdes terus bertambah," kata Syahrial Abdi.
Sebelum acara berakhir, panitia acara menayangkan capaian 3 tahun masa kepemimpinan Gubernur Riau - Wakil Gubernur Riau, Syamsuar - Edi Natar Nasution yang kemudian ditutup dengan sambutan langsung dari Gubernur Riau, Syamsuar.
"Dalam kesempatan ini juga hadir Kepala Bapenda Riau, bapak Syahrial Abdi. InsyaAllah apa yang disampaikan Ketua Forum Bumdes tadi bisa direspon langsung. Selamat kepada Direktur Bumdes se Provinsi Riau atas capaian yang luar biasa di tingkat nasional ini. Inilah kenapa kami sangat konsen kepada Bumdes ini karena penggerak ekonomi yang ada di desa itu," kata Gubernur Riau, Syamsuar.
"Badan Usaha Milik Desa adanya di Desa, kemudian kalau di daerah namanya BUMD dan dipusat namanya BUMN. Artinya saat ini kita tidak bisa mengandalkan hanya dari APBN, kita tidak bisa hanya mengandalkan dari APBD, tapi juga gerakan ekonomi ini juga harus melalui badan-badan usaha milik daerah, milik nasional. Dan juga tidak ada bedanya antara Bumdes dengan BUMD BUMD dan BUMN, jadi masing-masing ini merupakan organisasi yang menggerakkan ekonomi," ungkapnya lagi.
Dijelaskannya, dari jumlah Bumdes tertinggi itu adalah Aceh dengan 1.805 Bumdes tetapi omsetnya hanya Rp 61 miliar kemudian disusul Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah dengan 1.421 Bumdes dan omset Rp 75 miliar.
"Apa yang sudah dicapai oleh Bumdes Provinsi Riau ini sudah benar dan tepat. Dimana kita mampu bertahan di kondisi sekarang krisis. Sudah ada instruksi Bapak Presiden, sekarang kita dalam rangka untuk menghadapi krisis ekonomi ini harus bekerjasama, tidak bisa sendiri-sendiri. Bahkan kami juga sudah mempersiapkan anggaran kalau memang dibutuhkan untuk transportasi dan lain-lain dalam rangka untuk menghadapi inflasi saat ini," kata Syamsuar yang juga menyampaikan terimakaasih kepada para Direktur Bumdes yang sudah mengharumkan nama Riau di Kancah Nasional. *
H. Edy Afrizal Natar Nasution, S.Ip
Gubernur Riau
Ir. S.F. HARIYANTO, M.T
Sekretaris Daerah Prov. Riau
Dr. Jhon Armedi Pinem, S.T., M.T.
Kepala Biro Perekonomian